Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dalam upaya memberantas praktik pungutan liar (pungli) di tempat-tempat wisata. Hal ini terlihat dari rencana pembentukan pokja penanggulangan pungli di tempat wisata yang akan segera dilaksanakan.
Pungli merupakan masalah yang sering terjadi di tempat-tempat wisata, dimana para pengunjung seringkali harus membayar sejumlah uang tambahan untuk mendapatkan layanan atau fasilitas yang seharusnya sudah termasuk dalam harga tiket masuk. Praktik pungli ini tidak hanya merugikan pengunjung, tetapi juga merusak citra pariwisata Indonesia.
Dengan dibentuknya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada para wisatawan dari praktik pungli yang merugikan. Pokja ini akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata, kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pungli.
Selain itu, pokja ini juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar tempat wisata tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat wisata tanpa harus melakukan pungli. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta lingkungan wisata yang lebih bersih, aman, dan nyaman bagi para pengunjung.
Pemerintah juga akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku pungli yang terbukti melakukan praktik tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pungli dan mencegah praktik tersebut terus berlanjut di tempat-tempat wisata.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para wisatawan dalam berkunjung ke tempat wisata di Indonesia. Sehingga pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.